BEBERAPA DEFINISI AWAL KEBIJAKAN PUBLIK

Ilmu kebijakan muncul di Amerika Utara dan Eropa setelah perang dunia ke-2 ketika mahasiswa politik mencari pemahaman yang baru hubungan antara pemerintah dan warga Negara. Sebelumnya belajar kehidupan berpolitik cenderung focus pada aspek normative dan dimensi moral dari pemerintah pada operasi lembaga-lembaga politik tertentu. Pelajar peduli pada dimensi moral dan aspek normative pemerintah, mencari wawasan tujuan pemerintah dan aktivitas pemerintah yang harus di lakukan jika warga negaranya ingin mencapai kehidupan yang baik. Penyelidikan tersebut menghasilkan diskusi yang panjang pada sifat alamiah masyarakat, peran Negara, hak dan kewajiban warga Negara dan pemerintah.  

Pelajar menaruh minat pada institusi pemerintah menekankan pada penyelidikan empiris dan rinci dari legislatif, judikatif dan birokrasi, sementara melupakan aspek normatif dari institusi-institusi tersebut  (bersifat deskriptif ) Setelah masa perang de-kolonisasi, rekonstruksi Negara-negara yang terkoyak akibat perang, dan pendirian lembaga-lembaga baru pada internasional governance, pelajar politik mencari pendekatan yang akan bencampur dengan keadilan, hak menurut keadilan, dan pengejaran perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.

Salah satu pendekatan  dilakukan oleh Harold Laswel. Focus dalam pendekatan ini tidak banyak pada struktur pemerintah atau perilaku aktor-aktor politik, atau apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, tetapi pada apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Pendekatan ini focus pada kebijakan publik dan pembuatan kebijakan publik. Ilmu politik diharapkan menggantikan pembelajaran politik tradisional, menggabungkan teori  politik dan praktek politik. Laswell mengajukan bahwa ilmu politik memiliki tiga ciri yang berbeda yang terpisah dari pendekatan sebelumnya: yaitu multi-diciplin, problem-solving, dan explicitly normative.

Multi-disiplin maksudnya bahwa ilmu politik harus lepas dari pembelajaran yang sempit pada struktur dan lembaga politik dan mencakup kerja dan penemuan pada bidang tersebut sebagai hukum ekonomi dan hukum sosiologi dan politik.

Penyelesaian masalah (problem solving) Laswell memimpikan ilmu politik melekat kuat pada ukuran yang relevan, mengarah pada solusi dari permasalahan dunia yang nyata dan tidak ikut serta pada akademis murni.

Normative explicit maksudnya ilmu politik seharusnya tidak terselubungi samaran tujuan ilmiah, tetapi seharusnya mengenali ketidak mungkinan tujuan dan alat yang terpisah, tehnik dan nilai, dalam mempelajari tindakan pemerintah.

  Definisi Administrasi Publik

Diantara banyaknya definisi kebijakan politik, ada yang sangat komplek dan ada pula yang sangat sederhana. Tapi semuanya setuju pada kebijakan publik hasil dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan keputusan tersebut bisa untuk tidak melakukan sesuatu atau keputusan untuk melakukan sesuatu.

Beberapa Definisi Administrasi Publik adalah sebagai berikut :

a. Thomas Dye 

Mengemukakan kebijakan politik sebagai , “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.”mungkin definisi tersebut terlalu simple, tapi definisi Dye inilah dasar dari banyak perkembangan ilmu Administrasi Publik. Ada beberapa point lanjutan yang dikemukakan oleh Thomas Dye yaitu :

Pertama , Dye menjelaskan dengan jelas bahwa pelaku pembuat kebijakan publik adalah pemerintah.

Kedua    , Dye menyoroti fakta bahwa kebijakan publik melibatkan pilihan yang fundamental pada bagian pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Keputusan tersebut dibuat oleh staf individu negara dan lembaga-lembaganya.  

 b. William Jenkins

Dia mengemukakan kebijakan politik lebih tepat dibandingkan yang dikemukakan oleh Dye. Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai seperangkat keputusan yang dibuat oleh aktor politik atau kelompok aktor mengenai pilihan tujuan dan alat pencapaian tujuan dalam situasi yang spesifik dimana keputusan tersebut seharusnya, dalam kekuatan aktor-aktor untuk mencapainya. Jenkins malihat pembuatan pelaksanaan kebijakan politik sebagai  sebuah proses, tidak seperti Dye yang mendefinisikanya sebagai pilihan. Dia juga menambahkan apa yang dikemukan oleh Dye dengan memberi saran bahan pertanyaan kapasitas pemerintah untuk menerapkan keputusan juga merupakan pertimbangan yang penting dalam jenis keputusan yang diambil.

          Jenkins juga mengenalkan ide pembuatan kebijakan publik sebagai tujuan yang mengarah pada perilaku pada pemerintah, sebuah ide yang menyediakan sebuah standar dengan mengevaluasi kebijakan publik. Dalam definisi ini kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang mendefinisikan tujuan dan menanamkan cara untuk memperolehnya.

c. James Anderson

Mendefinisikan kebijakan public sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah.” Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:

1.   Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

2.   Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

3.  Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.

4.  Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

5.  Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).